Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu Laboratorium Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

1. Menyelenggarakan perkarantinaan untuk mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina (OPTK); serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Memberikan pelayanan yang profesional dengan menerapkan sistem manajemen pelayanan sesuai dengan:

     a. UU No. 25 Tahun 2009                        Standar Pelayanan Publik

     b. SNI ISO 9001:2015                              Sistem Manajemen Mutu

     c. SNI ISO 37001:2016                            Sistem Manajemen Anti Penyuapan

     d. SNI ISO 17025:2017                            Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian

     e. PP No.06 Tahun 2008                          Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

     f. PermenPAN-RB No.10 Tahun 2019     Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani (WBBM)

3. Memberikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan karantina secara cepat, tepat, aman, konsisten, transparan dan akuntabel sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

4. Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin melarang tindakan penyuapan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan tentang penyuapan dan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan pada pelayanan sertifikasi karantina pertanian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta mendorong  peningkatan kepedulian personil untuk melaporkan penyuapan dengan itikad baik, atas dasar keyakinan yang wajar dan tanpa rasa takut tindakan balasan.

5. Menetapkan wewenang dan kemandirian terhadap fungsi kepatuhan anti penyuapan serta bersedia menerima konsekuensi jika implementasi sistem tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan yang telah ditetapkan.

6. Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin  berkomitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen pelayanan publik dan  anti penyuapan terintegrasi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan penyediaan sarana prasarana, penyediaan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran pelayanan publik yang anti KKN.