TANYA JAWAB (FAQ)

Pertanyaan yang sering diajukan beserta jawaban kami.

Karantina Pertanian adalah suatu tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum Karantina Pertanian adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

Tujuan dilakukan tindakan karantina adalah untuk :

  1. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari luar negeri kedalam wilayah Negara Republik Indonesia;
  2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
  3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Produk pertanian yang wajib dilaporkan dan/atau diperiksakan di karantina pertanian adalah media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) serta benda lain yang dapat membawa masuk dan/atau menyebarkan HPHK dan OPTK, diantaranya adalah :

  1. Hewan, yaitu : semua binatang yang hidup di darat, baik dipelihara maupun yang hidup secara liar, termasuk hewan yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti sapi, kuda, anjing, kucing, unggas/burung, harimau, dll.
  2. Bahan asal hewan, yaitu : bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut seperti daging, susu, telur, bulu, tanduk, kuku, kulit, tulang, semen (mani), dll.
  3. Hasil bahan asal hewan, yaitu : bahan asal hewan yang telah diolah (kulit yang disamak setengah proses, tepung tulang, tepung darah, tepung bulu, usus, organ-organ, kelenjar, jaringan serta cairan tubuh hewan.
  4. Tumbuhan yaitu : semua jenis sumber daya alam hayati nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah termasuk tumbuhan yang dilindungi, kecuali rumput laut dan tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae)

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan Organisme pengganggu tumbuhan yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, Wajib :

  1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal yang diterbitkan oleh Karantina Pertanian setempat dan/atau Instansi yang berwenang.
  2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
  3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina.
  4. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan.

Tempat pemasukan dan pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos lintas batas negara dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran.

Komoditas wajib periksa karantina harus dilaporkan dan diperiksakan ke petugas karantina pertanian bila hendak dilalulintaskan antar area dan/atau antar Negara baik dengan alat angkut pesawat udara, kapal laut maupun yang melalui Pos Lintas Batas Negara.

  1. Pemohon melaporkan rencana pengiriman barang/hewan kepada petugas karantina sesuai dengan moda transportasi yang akan digunakan. Untuk hewan/produk hewan, saat pelaporan harus dilengkapi dengan sertifikat veteriner atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dokter hewan yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.
  2. Menyerahkan hewan/tumbuhan/produk kepada petugas untuk dilakukan tindakan karantina.
  3. Pemohon membayar jasa tindakan karantina apabila hewan/tumbuhan/produk dibebaskan dari tempat pemeriksaan karantina.

Pemilik/kuasanya melaporkan rencana kedatangan/pemasukkan hewan/tumbuhan/produk kepada petugas karantina dimana hewan/tumbuhan/produk tersebut akan tiba dengan menyertakan sertifikat kesehatan/sanitasi untuk hewan/tumbuhan/produk tersebut. Khusus impor, wajib disertakan surat persetujuan pemasukkan dari Kementerian Perdagangan.

Pelaporan pemasukkan diatur sebagai berikut :

  1. Hewan hidup atau benih tumbuhan dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan kapal/pesawat.
  2. Produk hewan atau non-benih tumbuhan dilaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan kapal/pesawat.

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan Organisme pengganggu tumbuhan yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan / atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina berupa : Pemeriksaan, Pengamatan, Pengasingan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan (8P).

Maksimal 14 hari tergantung kepada komoditas hewan atau tumbuhan dan metode pengujian yang akan lakukan. Selain itu apakah komoditas itu berdasarkan ketentuan beresiko menyebarkan penyakit hewan dan organism pengganggu tumbuhan.

Penyakit Hewan dan Hama Tumbuhan sangat mengancam kelestarian sumber daya alam flora dan fauna Indonesia. Sebagian besar penyakit dan hama itu belum ada di Indonesia. Selain mengancam kelestarian flora dan fauna, disamping itu beberapa jenis penyakit hewan dan hama tumbuhan dapat menular ke tubuh manusia (zoonosis).

Sebagian besar hama penyakit tumbuhan, berbahaya bagi kelangsungan pertanian Indonesia terutama untuk ancaman tanaman pangan dan hortikultura seperti Lalat Buah , kumbang kapra dan lain lain

Beberapa penyakit hewan sangat berbahaya karena dapat menular ke manusia (zoonosis), diantaranya :

  1. Flu Burung / Avian Influenza pada berbagai unggas, Flu Babi / Swine Flu pada babi.
  2. Penyakit Mulut dan Kuku / Foot and Mouth Disease (FMD) pada hewan berkuku genap seperti sapi, kambing, domba, babi.
  3. Rabies pada anjing, kucing, kera, dan sebangsanya
  4. Antraks / Anthrax pada ruminansia sperti sapi dan primata
  5. Leptospirosis pada hewan pengerat seperti tikus
  6. Ebola pada kelelawar dan primata
  7. Japanese Encephalitis
  8. Tetanus
  9. Toxoplasmosis
  10. Hepatitis
  11. Sapi Gila / Mad Cow

Seluruh penyakit hewan ini bila sudah masuk dan menyebar ke wilayah RI akan sulit untuk diberantas dan membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar, misalnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK/FMD) yang memerlukan waktu 100 tahun agar dapat dinyatakan suatu wilayah bebas dari PMK.

Ada, biaya jasa karantina adalah tarif yang dibayarkan setelah tindakan karantina selesai dan dikeluarkan sertifikat kesehatan. Tarif Jasa Karantina yang dibayar berdasarkan PP No 35 Tahun 2016. Seluruh biaya akan disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan negara. Karantina tidak memungut diluar biaya yang sudah ditentukan.

Ada, sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan :

  1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  2. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pelanggaran.

Anda dapat melihat menu “Hubungi Kami” pada website ini.

Informasi Pilihan