• SELAMAT DATANG DI WEBSITE BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN
  • PIMPINAN & STAF BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN MENOLAK SUAP, PUNGLI & GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN
  • Cegah Virus Corona, Jaga Kesehatan dengan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

Jadi Pembicara Di Workshop Ombudsman, Hartanto Berbagi Informasi Penerapan Standar Pelayanan Publik Di Karantina Pertanian Banjarmasin

Jadi Pembicara Di Workshop Ombudsman, Hartanto Berbagi Informasi Penerapan Standar Pelayanan Publik Di Karantina Pertanian Banjarmasin
Pelayanan publik merupakan pelayanan yang wajib diselenggarakan negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau hak-hak warga negara (publik) dan sebagai salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.
 
Dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, maka dibentuk standar pelayanan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 
Banjarmasin - Bertempat di Mercure Hotels Banjarmasin, selama dua hari berturut-turut (05-06 Mei 2021), Karantina Pertanian Banjarmasin turut ambil bagian sebagai narasumber pada kegiatan Workshop Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Di hari pertama, workshop diikuti oleh 42 orang peserta diantaranya dari Biro Organisasi Kalimantan Selatan, Inspektorat Daerah Kalimantan Selatan, Bagian Organisasi Kota Banjarmasin serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari seluruh Pemda di Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara di hari kedua, workshop diikuti oleh 41 peserta, yakni dari Perwakilan Polres dan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) se-Provinsi Kalimantan Selatan.
 
Dalam sambutannya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Hadi Rahman, S.IP. MPA., menyampaikan, Pemda dan instansi vertikal di daerah merupakan stakeholder dan mitra kerja Ombudsman yang utama.
"Ombudsman berencana akan melaksanakan penilaian kepatuhan pelayanan publik pada tahun 2021 terhadap Pemda dan instansi vertikal di lingkup Kepolisian RI dan ATR/BPN di seluruh wilayah Kalsel," ungkap Hadi.
Workshop ini dinilai penting untuk mempersiapkan instansi sebelum pelaksanaan penilaian oleh Ombudsman. Obyek penilaian pada tahun 2021 tidak hanya sekedar pada pelayanan administrasi, tetapi juga mencakup jasa publik. Penilaian tidak hanya pada produk-produk offline, tetapi juga pada produk-produk elektronik (online).
 
Sementara itu, Kepala Karantina Pertanian Banjarmasin, drh. Nur Hartanto, MM. selaku narasumber, berbagi informasi terkait penerapan standar pelayanan publik di Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Dalam paparannya Hartanto menyampaikan, Karantina Pertanian Banjarnasin telah menetapkan standar pelayanan, yang rancangannya telah dilakukan uji publik secara daring melalui laman Karantina Pertanian Banjarmasin dan telah dilakukan dengar pendapat (public hearing) pada tahun 2014, 2017, dan 2019 kepada seluruh pengguna jasa dan instansi terkait, dalam rangka menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.
 
 
"Selama kurun waktu kurang lebih 7 tahun, Standar Pelayanan Karantina Pertanian Banjarmasin terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bahkan saat ini standar pelayanan publik di Karantina Pertanian Banjarmasin telah diintegrasikan dengan beberapa sistem manajemen, diantaranya SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM), SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)." terang Hartanto.
 
"Pada tahun 2021 ini, Karantina Pertanian Banjarmasin tengah bersiap dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)." tutupnya.

Informasi Terkait