Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Dokumentasi (PPID)

Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum PPID:

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Staandar Layanan Informasi.
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentangPengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
  10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2678.1/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Penunjukan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  12. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1525/KPTS/OT.140/L/7/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Karantina Pertanian.
  13. Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian.
  14. Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 547/Kpts/OT.210/L/06/2014 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan lingkup Badan Karantina Pertanian.
  15. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik No. 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.




BKP Kelas I Banjarmasin - 2017