pengawasan-penindakan

Profil Pengawasan dan Penindakan

BKP Kelas I Banjarmasin

oleh Edi Susanto, SIP12 Desember 2014

bg
qr-code

Pembentukan Seksi Pengawasan dan Penindakan pada unit kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin adalah hasil penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut, Seksi Pengawasan dan Penindakan (wasdak) mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.

Secara struktural, Seksi Pengawasan dan Penindakan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, seperti pada Gambar 1. Pelaksanaan tugas pokok seksi wasdak mencakup tiga kegiatan strategis yaitu: (1). kegiatan pre-emptif, (2). preventif, dan (3). represif (yustisial atau non yustisial). Kegiatan Pre-emptif merupakan cara untuk meniadakan niat untuk melanggar peraturan perundang-undangan, dengan membina kesadaran petugas karantina dan masyarakat agar mentaati peraturan perundang-undangan karantina pertanian. Kegiatan pre-emptif yang telah dilaksanakan adalah melakukan sosialisasi kepada pihak terkait, antara lain instansi pemerintah dan pengguna jasa.

Kegiatan Preventif dilaksanakan petugas kewasdakan guna meniadakan kesempatan masyarakat untuk melakukan pelanggaran peraturan perundangan karantina pertanian. Kegiatan preventif yang telah dilaksanakan adalah pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di pintu pemasukan/pengeluaran terhadap lalu lintas Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Penulisan profil kewasdakan ini merupakan informasi kelembagaan, terkait tugas pokok dan fungsi Seksi Wasdak untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang karantina hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

Jika terjadi pelanggaran peraturan perundangan dibidang Karantina Hewan dan Tumbuhan, petugas kewasdakan akan melakukan tindakan:

  1. Represif non-yustisial yaitu tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan terhadap Media Pembawa HPHK/OPTK.
  2. Represif yustisial yaitu berupa sanksi pidana, yang didahului dengan tindakan penyidikan oleh PPNS karantina, sesuai dgn Sistem Peradilan Pidana sebagaimana diatur dalam KUHP (UU. No. 8/1981).

Tindakan penyidikan yang telah dilakukan petugas kewasdakan beberapa waktu yang lalu adalah penyidikan terhadap pelanggaran pidana di bidang karantina hewan yakni pemasukan Media Pembawa telur konsumsi tanpa disertai sertifikat sanitasi dari area asal dan berkas dinyatakan lengkap (P-21).