bg

Sosialisasi dan Public Hearing Service Level Agreement Media Pembawa Wajib Periksa Karantina Hewan dan Tumbuhan

oleh Andi Natalesmana, SP.20 September 2017

berita-news-karantina-pertanian
qr-code

Pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2017 bertempat di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi dan Public Hearing Service Level Agreement Media Pembawa Wajib Periksa Karantina Hewan dan Tumbuhan”. Acara dimulai pukul 08.30 WITA diawali dengan registrasi peserta. Jumlah peserta yang hadir sekitar 125 orang. Pada pukul 09.00 WITA acara dimulai dan dibuka oleh Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, drh. Achmad Gozali, MM. yang menyampaikan latar belakang, maksud serta tujuan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi dan public hearing tersebut. Sambutan berikutnya ialah Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Nurcholis Madjid, SE. MM., beliau menyampaikan pentingnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena belum semua instansi pemerintah berani menyelenggarakan public hearingi untuk mencari umpan balik dari masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BKP Kelas I Banjarmasin dipandang positif dalam mendukung pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Sambutan berikutnya dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. Fathurrahman, beliau menyampaikan perkembangan pelayanan publik di Kalsel. Salah satu bentuk dukungan pemerintah provinsi Kalsel ialah dengan menyelenggarakan jambore inovasi pelayanan publik pada bulan Agustus 2017. Pemerintah provinsi Kalsel berharap kerjasama antar instansi terkait semakin baik agar pelayanan publik yang diberikan dapat mendukung akselerasi ekspor produk pertanian di Kalsel. Sambutan terakhir ialah dari Badan Karantina Pertanian yang diwakili oleh Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc, beliau menyampaikan bahwa Badan Karantina Pertanian senantiasa mendukung UPT yang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, selain itu terbitnya Permentan No. 01/Permentan/KR.020/1/2017 perlu ditindak lanjuti dengan sosialisasi kepada semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ekspor produk pertanian.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati. Dalam memberikan pelayanan, BKP Kelas I Banjarmasin menerapkan Standar Pelayanan Publik yang meliputi persyaratan Administratif dan Persyaratan Teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Agar Standar Pelayanan Publik (SPP) dapat diterapkan dengan optimal maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dapat diandalkan dan tepat waktu serta dibuatkan kesepakatan antara penyelenggara pelayanan publik dengan pengguna jasa melalui kegiatan Public Hearing Standar Pelayanan Publik BKP Kelas I Banjarmasin.

Kegiatan public hearing oleh BKP Kelas I Banjarmasin pernah dilaksanakan tiga tahun lalu tepatnya 23 September 2014. Selama kurun waktu tiga tahun ini ada beberapa perubahan diantaranya perubahan tarif jasa karantina, dokumen karantina, penambahan wilayah kerja yang dapat diajukan untuk penilaian pelayanan publik yaitu Wilker Batulicin, perubahan jam kerja, serta implementasi peraturan yang baru sehingga perlu ditindaklanjuti dengan merevisi dokumen standar pelayanan publik. Selain itu, pada tahun 2017 terbit Permentan No. 01/Permentan/KR.020/1/2017 tentang tindakan karantina terhadap pengeluaran media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Republik Indonesia. Sosialisasi peraturan tersebut dipandang perlu, sebab pelayanan karantina pada kegiatan ekspor cukup tinggi baik frekuensi maupun volumenya.

Tujuan penyelenggaraan Sosialisasi dan public hearing di BKP Kelas I Banjarmasin adalah: a) Mensosialisasikan Permentan No 01/Permentan/KR.020/1/2017 tentang tindakan karantina terhadap pengeluaran media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Republik Indonesia, b) Sosialisasi Revisi Dokumen Standar Pelayanan Publik, c) Sosialisasi Dokumen Standar Pelayanan Publik yang baru, d) Meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena publik berhak untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan Pemerintah, melaporkan ketidakpuasan mereka terhadap pelaksanaan pelayanan publik, dan berperan serta dalam penyusunan perundang-undangan, e) Mewujudkan Kepatuhan terhadap standar Pelayanan Publik yang diamanatkan UU No.25 Tahun 2009. Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik BKP Kelas I Banjarmasin sementara ini pada ranah administrasi ataupun ranah hukum yang diimplementasikan pada perbaikan/peningkatan sistem melalui ISO 9001:2008 dan ISO 9001:17025, f) Tercapainya program reformasi birokrasi. Sasaran program reformasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi yang berujung pada pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

Sosialisasi Permentan No. 01/Permentan/KR.020/1/2017 dengan narasumber Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc., latar belakang terbitnya Permentan No. 01/Permentan/KR.020/1/2017 ialah dalam rangka memenuhi persyaratan negara tujuan dan meningkatkan daya saing produk pertanian nasional, dilakukan tindakan karantina tumbuhan dan sebagai tindak lanjut Pasal 45 PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan. Maksud diterbitkannya peraturan tersebut ialah sebagai dasar bagi petugas Karantina Tumbuhan dalam melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia sehingga Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan negara tujuan.

Persyaratan karantina tumbuhan bagi pengeluaran media pembawa dari wilayah Negara Republik Indonesia, antara lain: a) Melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan, b) Melaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina, c) dalam hal negara tujuan mempersyaratkan harus memiliki Sertifikat Kesehatan Tumbuhan. Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa paling lambat 1 X 24 jam sebelum dimuat. Tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina atau pihak ketiga dibawah pengawasan petugas karantina di tempat pengeluaran atau ditempat lain yang ditetapkan atau di instalasi karantina tumbuhan. Tindakan Karantina Tumbuhan di luar Tempat Pengeluaran dapat dilakukan secara in-line inspection sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi Standar Pelayanan Publik (SPP) Karantina Tumbuhan disampaikan oleh Sigit Arie Wibowo, SP. Materi yang disampaikan ialah materi SPP baru yang disusun tahun 2017 yaitu prosedur pelayanan karantina terhadap pemasukan domestik biji jagung dan kedelai, ekspor minyak sawit dan karet lempengan, serta impor tepung industri. Materi SPP lama yang direview lagi antara lain impor benih kelapa sawit dari Papua New Guinea dan Costa Rica, impor log oak dari Amerika Serikat, ekspor kayu olahan, ekspor palm kernel meal, ekspor palet, pengeluaran domestik bibit karet, pemasukan domestik bawang putih. Pencapain waktu layanan (Service Level Agreement/SLA) selama tahun 2016 dievaluasi yaitu 94,26% tercapai dan 5,74% melebihi SLA.

Materi Standar Pelayanan Publik (SPP) Karantina Hewan disampaikan oleh drh. Isrokal. Materi yang disampaikan ialah evaluasi SPP lama dan SLA pada komoditas yang pernah dilakukan public hearing pada tahun 2014 antara lain pemasukan domestik Days Old Chick (DOC), anjing, kucing, daging ayam beku, daging olahan, dan pengeluaran sarang burung walet. Perubahan jam kerja di wilker Trisakti, Syamsudin Noor dan batulicin juga disosialisasikan karena wilker Batulicin termasuk penambahan penilaian SPP untuk BKP Kelas I Banjarmasin sejak tahun 2017. Evaluasi SLA pada pelayanan karantina hewan selama tahun 2016 ialah sebanyak 98,84% tercapai sedangkan 1,16% melebihi SLA. Pada paparan ini pemateri juga menawarkan SLA untuk komoditas yang belum dilakukan public hearing tahun 2014 yaitu kambing bibit, kulit kambing, kulit sapi, dan telur tetas.

Sesi diskusi dipimpin oleh Konendah, B.Sc. Peserta aktif mengikuti diskusi untuk menggali lebih dalam materi yang telah disampaikan. Penetapan SLA yang ditawarkan oleh BKP kelas I Banjarmasin dibahas bersama narasumber dan peserta. SLA yang pernah ditetapkan tahun 2014 pada karantina tumbuhan dipandang tidak perlu dilakukan perubahan, sedangkan SLA pada komoditas baru perlu dilakukan penyesuaian, sedangkan SLA yang ditawarkan oleh karantina hewan tidak ada komentar dari peserta sehingga dianggap telah sepakat. Usai diskusi dilakukan penandatanganan kesepakatan berita acara hasil Public Hearing yang ditanda tangani oleh perwakilan lima orang peserta, yaitu dari PT. Surya Satrya Timur Corp., PT. Ciomas Adisatwa, Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kantor Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin, dan Universitas Lambung Mangkurat. Pada acara ini juga dilakukan penyerahan penghargaan dari Badan Karantina Pertanian kepada Ditreskrimsus Polda Kalsel atas kerjasama dengan BKP Kelas I Banjarmaisn dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan karantina, serta dilakukan penyerahan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian atas Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan PT Tanjung Raya Plywood.

Setelah pelaksanaan Sosialisasi dan public hearing oleh BKP Kelas I Banjarmasin, maka masukan serta saran yang disepakati akan digunakan untuk merevisi dokumen standar pelayanan publik BKP Kelas I Banjarmasin. Dokumen SPP tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja akan dimuat di website BKP Kelas I Banjarmasin, yaitu www.bkpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id, kemudian selama sepuluh hari kerja sejak dokumen SPP tersebut dipublikasikan maka masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, sanggahan, maupun kritikan yang akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen SPP. Setelah itu dokumen SPP akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai, dimana dokumen SPP tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang karantina pertanian di BKP Kelas I Banjarmasin.